3 Syarat dari Kominfo yang Harus Dipenuhi Indosat GIG Sebelum Tutup Layanan

KOMPAS.com - Indosat GIG, layanan internet (fixed broadband) milik PT Indosat Mega Media (IM2) yang mayoritas sahamnya dimiliki Indosat Ooredoo, mengumumkan penutupan operasionalnya pada tanggal 25 November 2021.

Keputusan ini diambil setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan bahwa perusahaan harus membayar Uang Pidana Pengganti sebesar Rp 1,35 triliun. Hal itu ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No 787 K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, meminta IM2 untuk memenuhi tiga persyaratan yang didasarkan pada UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Pertama, Menkominfo meminta IM2 untuk mengajukan permohonan penghentian layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Menkominfo Ungkap Hasil Pertemuan Terkait Penutupan Indosat GIG

Kedua, Menkominfo juga meminta IM2 untuk memberikan pilihan bagi pelanggan untuk mendapatkan pengalihan layanan kepada Penyelenggara Jasa/Telekomunikasi lain dan/atau mengembalikan biaya berlangganan yang telah dibayarkan atas sisa masa berlangganan yang belum terpenuhi dan/atau deposit prabayar yang dibayarkan.

Ketiga, Menkominfo meminta IM2 untuk memenuhi kewajiban lain, termasuk piutang negara.

"Memenuhi kewajiban lain, termasuk pembayaran piutang negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Johnny kepada KompasTekno, Selasa (23/11/2021).

Johnny juga mengatakan telah menugaskan jajaran di Kementerian Kominfo untuk melakukan langkah koordinasi dengan IM2.

Selain itu, Direktorat Pengendalian pada Direktorat Jenderal Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo mengatakan telah melakukan pembahasan dengan pihak IM2 yang diwakili oleh Direktur Teknik, Finance, dan Legal IM2, serta Direktur Regulatory PT Indosat Tbk.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan. Salah satunya mengenai kondisi IM2 yang secara teknis, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan sudah tidak bisa lagi beroperasi dan akan berhenti pada bulan November 2021.