TikTok Bikin Situs Web dan Akun Twitter untuk Sanggah Tudingan AS

KOMPAS.com - TikTok menjadi salah satu perusahaan asal China yang sedang ditekan pemerintah AS saat ini. Presiden AS Donald Trump mengancam akan memblokir aplikasi berbagi video pendek itu apabila tidak segera dijual ke perusahaan AS.

Ancaman keamanan nasional lagi-lagi digunakan pemerintah AS untuk menjegal TikTok dengan segala argumen lain yang menyertai.

Tak mau diam, TikTok pun meluncurkan akun Twitter baru dan hub informasi untuk "meluruskan" segala argumen dan tudingan yang diarahkan ke anak perusahaan ByteDance itu.

Baca juga: Benarkah TikTok Mengirim Data Penggunanya ke China?

Akun Twitter dengan nama @tiktok_comms baru dibuat pada bulan Agustus dengan twit pertama yang diunggah 14 Agustus lalu.

Dilihat dari deskripsinya, akun ini dikelola oleh tim humas TikTok yang akan rajin mengicaukan informasi-informasi seputar TikTok, termasuk isu yang ditudingkan pada aplikasi.

Beberapa twit yang sudah terunggah lebih banyak berisi tautan artikel dari situs News Room Tiktok dan artikel situs lain yang berpihak pada TikTok.

Follow for the latest news and updates from TikTok's Communications Team!

— TikTok_Comms (@tiktok_comms) August 13, 2020

Sanggah tudingan AS

Selain akun Twitter, pada Senin (17/8/2020), TikTok meluncurkan situs tiktokus.info, sebuah website yang memuat pernyataan resmi perusahaan, cakupan berita, opini ahli, FAQ, dan informasi lain berkaitan dengan TikTok.

Unggahan kabar pertama yang muncul adalah tanggapan TikTok terkait rumor bahwa mereka berbagi data pengguna di AS dengan pemerintah China.

"TikTok tidak tersedia di China. Data pengguna TikTok AS tersimpan di Virginia dengan cadangan di Singapura dan akses keamanan yang sangat ketat untuk pegawai," tulis TikTok dalam artikel berjudul Setting the Record Straight.

Di China, ByteDance memiliki aplikasi serupa TikTok yang bernama Douyin. Isu pelanggaran data pribadi juga pengguna lagi-lagi ditepis oleh TikTok.

TikTok juga berkomitmen untuk menangkal misinformasi dan tidak akan campur tangan dalam pemilu AS yang akan berlangsung November mendatang.

Baca juga: Dijegal AS, TikTok Siapkan Data Center di Eropa

Mereka kembali mengaskan tidak memberikan data pengguna AS apapun ke pemerintah China, termasuk apabila diminta. Isu ini memang berkembang sejak tahun lalu.

Akhir tahun 2019 lalu Dua anggota dewan di AS, Chuck Schumer dan Tom Cotton menuliskan sebuah memo yang ditujukan kepada mantan Direktur Intelijen Nasional AS Joseph Maguire.

Isinya lebih kurang meminta penilaian ketat untuk celah keamanan nasional yang ada di  aplikasi TikTok.