Daftar Perusahaan Teknologi Asal China yang Didepak Donald Trump

Kompas.com - 20/01/2021, 12:07 WIB

KOMPAS.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China belum surut. Keduanya kerap memberlakukan kebijakan tertentu untuk saling menyerang satu sama lain.

Salah satu manuver yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat adalah dengan memasukkan perusahaan asal China ke dalam daftar hitam bernama entity list.

Presiden AS yang sebentar lagi lengser, Donald Trump, pada Agustus 2020 lalu juga menandatangani Perintah Eksekutif 13959 yang membatasi akses China ke pasar modal AS.

Alasannya pun beragam, mulai dari melanggar hak asasi manusia, hingga mengancam keamanan nasional.

Nah, berikut ini adalah daftar perusahaan teknologi China yang dicekal oleh Donald Trump baik melalui entity list maupun Perintah Eksekutif.

  • Entity List

Perusahaan asal China yang masuk ke dalam entity list, dilarang berbisnis dengan perusahaan asal AS.

Artinya, perusahaan dan anak perusahaan yang tercantum di dalam daftar ini tidak bisa menjual produknya serta mendapatkan komponen dari perusahaan asal AS. Daftar ini biasanya dikeluarkan melalui Departemen Perdagangan AS.

Baca juga: Seperti Huawei, Produsen Drone DJI Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

Berikut beberapa perusahaan teknologi yang dimasukkan ke dalam daftar ini.

Huawei Technologies

Huawei beserta 70 perusahaan afiliasinya dimasukkan ke dalam daftar ini sejak pertengahan 2019 lalu. Pemerintah AS menduga Huawei menjalin konspirasi dengan Iran. Huawei juga dituding melakukan mata-mata terhadap AS melalui perangkatnya dan dianggap membahayakan keamanan nasional.

Hangzhou Hikvision Digital Technology dan Zhejiang Dahua Technology

Dua penyedia alat keamanan dan CCTV ternama asal China ini ikut dimasukkan ke dalam daftar. Namun, dengan alasan yang berbeda, yakni pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas warga muslim di daerah Xinjiang, termasuk umat muslim Uighurs dan Kazhaks.

Adapun pelanggaran tersebut berbentuk perlakuan sewenang-wenang terhadap umat muslim yang sudah disebutkan tadi, mencakup penahanan massal, hingga pengawasan secara satu pihak melalui perangkat surveillance.

Ini pun kemudian merupakan pertama kalinya AS menjadikan aspek hak asasi manusia sebagai alasan untuk memasukkan sejumlah perusahaan ke daftar hitam.

DJI

Pemerintah Amerika Serikat memasukkan nama produsen drone DJI ke dalam daftar hitam entity list pada Desember 2020 lalu. Alih-alih masalah keamanan data, DJI juga dituduh melakukan pelanggaran HAM berskala besar.

Tuduhan pelanggaran HAM tersebut agaknya merujuk pada keterlibatan DJI, yang diketahui merupakan penyedia bagi puluhan drone yang disebarkan di kamp pertahanan di wilayah Xianjing, China.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

Perusahaan semikonduktor terbesar China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) masuk dalam daftar hitam pada September 2020. Menurut pemerintah AS, komponen barang yang diekspor ke SMIC bisa dirakit di sana dan dipakai untuk kepentingan militer China.

Baca juga: Produsen Chip Terbesar China Masuk Daftar Hitam AS

  • Perintah Eksekutif 13959

Berbeda dengan entity list, perintah eksekutif yang diteken Trump pada November 2020 lalu membatasi ruang gerak perusahaan asal China di pasar modal AS.

Lewat aturan ini, para investor di AS harus melepas (divestasi) saham perusahaan-perusahaan tersebut selambat-lambatnya pada 11 November 2021. Artinya, Xiaomi masih bisa berurusan dan mendapatkan pasokan dari berbagai perusahaan AS.

Berikut ini adalah perusahaan asal China yang masuk dalam daftar tersebut.

Xiaomi

Yang paling baru, Departemen Pertahanan AS memasukkan vendor smartphone terbesar ketiga dunia, Xiaomi, ke dalam daftar hitam pada Kamis (14/1/2021).

Sehari setelah dimasukkan ke dalam daftar hitam, Xiaomi membantah tuduhan pemerintah AS itu. "Perusahaan tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China," tulis Xiaomi sebagaimana dihimpun dari blog perusahaan.

Selain itu, Xiaomi juga mengatakan perusahaannya tidak memenuhi definisi "perusahaan militer China" yang tertuang di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) AS.

Alibaba, Tencent, Baidu 

Awal Januari 2021, pemerintah AS berencana akan memasukkan ketiga perusahaan raksasa teknologi asal China ini ke dalam daftar hitam "perusahaan milik militer China".

Namun, sebagaimana dihimpun Bloomberg, Rabu (20/1/2021) pejabat AS sepakat untuk membatalkan rencana ini dan tidak melakukan pelarangan investasi warga AS pada ketiga perusahaan tersebut, pada Senin (18/1/2021).

Baca juga: AS Hapus Perusahaan Jack Ma dari Daftar Hitam Investor

Saat spekulasi Alibaba dan Tencent akan dimasukkan ke dalam daftar hitam, saham keduanya langsung meresponsnya dengan negatif pada 7 Januari lalu.

Huawei Technologies dan Hangzhou Hikvision Digital Technology

Huawei dan Hikvision menjadi perusahaan yang paling awal dimasukkan ke dalam daftar hitam investor AS, tepatnya pada 12 November 2020. Dua perusahaan ini lebih dulu dimasukkan ke dalam daftar entity list milik Departemen Perdagangan AS pada 2019.

Selain perusahaan teknologi, perintah eksekutif 13959 juga menjegal perusahaan asal China yang bergerak di bidang telekomunikasi hingga dirgantara, termasuk tiga penyedia telekomunikasi global terbesar asal China, yakni China Telecom Corporation Limited (CHA), China Mobile Limited 0941.HK (CHL), dan China Unicom (Hong Kong) Limited (CHU).

  • Perintah Eksekutif 13873

Selain perusahaan teknologi, Trump juga memblokir aplikasi yang berasal dari China.

Pada 5 Januari 2021 lalu, pemerintah AS mengeluarkan delapan nama-nama perusahaan yang akan segera diblokir di AS, baik di Apple store maupun Google store.

Sebagaimana dihimpun dari Reuters, menurut seorang pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya, perintah larangan ini merupakan langkah untuk melindungi warga AS dari ancaman pengambilan data sensitif pengguna oleh aplikasi asal China.

Baca juga: Trump Larang 8 Aplikasi China di AS, Termasuk AliPay dan WeChat

Pejabat AS itu melanjutkan, aplikasi-aplikasi tersebut diyakini dapat mengakses dan menghimpun banyak data pengguna warga AS, termasuk melacak lokasi hingga informasi pribadi yang sensitif. Berikut daftar aplikasi tersebut.

  1. AliPay
  2. WeChat Pay
  3. CamScanner
  4. QQ Wallet
  5. SHAREit
  6. Tencent QQ
  7. VMate
  8. WPS Office

Selain delapan aplikasi itu, pemerintah AS juga turut memblokir aplikasi milik anak perusahaan mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.