Pemerintah AS Cabut Blokir TikTok dan WeChat

Kompas.com - 10/06/2021, 07:51 WIB
Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif bagi pembatasan penjualan senjata di Amerika Serikat hari Kamis (8/4/2021). AP/ANDREW HARNIK via ABC INDONESIAPresiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif bagi pembatasan penjualan senjata di Amerika Serikat hari Kamis (8/4/2021).
Penulis Bill Clinten
|

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani keputusan presiden (Executive Order) yang mencabut pelarangan aplikasi TikTok dan WeChat.

Keputusan tersebut, membatalkan surat perintah dari Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, yang melarang pengunduhan kedua aplikasi asal China tersebut.

Meski telah mencabut pelarangan kedua aplikasi tersebut, Biden meminta pihak Kementerian Perdagangan AS untuk tetap memantau aplikasi yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Sebelum executive order tersebut ditandatangani Biden, aplikasi TikTok dan WeChat sebenarnya tidak diblokir sepenuhnya dan masih bisa dipakai warga AS.

Pada Agustus 2020 lalu saat masih menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan perintah pelarangan TikTok dan WeChat. Namun, perintah tersebut tidak pernah berlaku secara resmi karena ditolak oleh pengadilan.

Trump juga sempat menggugat keputusan tersebut, namun, masa jabatannya kemudian habis dan beralih kepada Joe Biden pada Januari lalu.

Dengan adanya perintah eksekutif terbaru ini, perintah pelarangan kedua aplikasi tersebut dipastikan akan dicabut dari pengadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: TikTok Tantang Donald Trump di Pengadilan

Sebagai gantinya, Biden bakal membuat aturan baru yang menentukan apakah suatu aplikasi memiliki hubungannya dengan China dan mengumpulkan data-data sensitif warga AS atau tidak.

"Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan internet yang bebas, aman, dan dapat diandalkan untuk melindungi hak asasi manusia, baik itu di ranah online maupun offline, demi mendukung ekonomi global yang dinamis," ujar seorang perwakilan pemerintahan Biden.

"Hal yang kami sorot melalui perintah eksekutif tadi adalah beberapa negara, termasuk China, tidak memiliki nilai-nilai kebebasan internet tersebut dan sebaliknya malah memanfaatkan teknologi serta data-data warga AS yang mengancam keamanan nasional," imbuh dia.

Halaman:


Sumber The Verge
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X