Twitter Gugat Pemerintah India Karena Permintaan Hapus Twit

Kompas.com - 07/07/2022, 11:00 WIB

KOMPAS.com - Twitter menggugat pemerintah India karena permintaan hapus konten di platformnya. Gugatan ini diajukan setelah perusahaan mikroblogging itu menerima surat dari pemerintah India yang memperingatkan bahwa perusahaan berisiko kehilangan "status perantara" jika tidak menghapus sejumlah twit.

"Status perantara" di sini merupakan istilah yang digunakan dalam regulasi di India pada tahun 2021 tentang Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital).

Berdasarkan regulasi, "perantara" yang dimaksud mencakup situs web, aplikasi, dan portal jaringan media sosial, situs web berbagai media, blog, forum diskusi online, dan sejenisnya.

Baca juga: Pemerintah India Minta Twitter dan Facebook Hapus Posting Kritik Penanganan Covid-19

Secara umum, undang-undang ini mewajibkan penyedia layanan media sosial dan operator, menghapus konten dan mengidentifikasi pengguna ketika diminta oleh pemerintah setempat.

Namun, aturan itu kemudian ditentang oleh operator seluler setempat dan Twitter karena dinilai tidak tepat serta membatasi kebebasan berbicara.

Dalam surat yang diterima Twitter, pemerintah India mengatakan apabila perusahaan bersedia mematuhi hukum dengan melaksanakan permintaan pemerintah, maka Twitter akan dibebaskan dari beberapa tuntutan.

Sebaliknya, jika Twitter menolak atau gagal mematuhi aturan tersebut, eksekutif perusahaan secara pribadi harus bertanggung jawab atas aktivitas penggunanya.

Baca juga: Dibajak, Akun Twitter PM India Sebar Hoaks Bitcoin

Isi gugatan Twitter ke pemerintah India

Gugatan Twitter ke pemerintah India dilayangkan ke Pengadilan Tinggi Karnataka. Dalam gugatan tersebut Twitter mengeklaim bahwa beberapa permintaan hapus konten telah melampaui wewenang yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu perusahaan juga menilai permintaan pemerintah mungkin bermotif politik dan tidak proporsional.

"Pemblokiran informasi semacam itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara yang dijamin untuk warna negara-pengguna platform. Selanjutnya, konten yang dipermasalahkan tidak memiliki hubungan langsung dan jelas dengan alasan di bawah "Section 69A," tulis Twitter dalam gugatannya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.