KPPU Mulai Sidang Google atas Dugaan Monopoli di Indonesia

Ada empat jenis aplikasi yang dikenakan kewajiban penggunaan GPB tersebut.

1. Aplikasi yang menawarkan langganan (seperti pendidikan, kebugaran, musik, atau video).
2. Aplikasi yang menawarkan digital items yang dapat digunakan dalam permainan/game.
3. Aplikasi yang menyediakan konten atau kemanfaatan (seperti versi aplikasi yang bebas iklan).
4. Aplikasi yang menawarkan cloud software and services (seperti jasa penyimpanan data dan aplikasi produktivitas)

Tak hanya itu, berdasarkan aturan Google, para pengembang tidak diizinkan menggunakan alternatif pembayaran lainnya.

Tak hanya itu, Google juga tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB. Bagi aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dihapus oleh Google Play Store.

Baca juga: Google Mulai Gulirkan Side Panel AI Gemini di Gmail, Drive, dan Docs

Kata Google soal dugaan monopoli

Director of Google Play Asia Pacific Scaled Partner Management & Ecosystem Partnerships Kunal Soni, meyakini bahwa sistem Google Play Billing System mematahui hukum di Indonesia. Google juga mengaku siap untuk mengikuti proses hukum yang sedang beralngsung.

"Kami menyambut baik kesempatan untuk berkolaborasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sambil menunjukkan kebijakan transparansi ataupun opsi-opsi sistem yang Android dan Google Play tawarkan bagi para pengembang dan pengguna," kata Kunal, dihimpun dari Kompas.id.

"Kami juga siap menjelaskan bagaimana platform kami telah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia,” imbuh Kunal.

Kunal menyatakan, sistem penagihan Google Play memungkinkan pengembang di Indonesia bertransaksi secara aman dengan pengguna di 190 negara. Google Play bekerja sama dengan sejumlah penyedia pemrosesan pembayaran seperti Dana, GoPay, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Telkomsel.

Terkait biaya layanan di Google Play, menurut Kunal, termasuk terendah di antara platform distribusi aplikasi lainnya. Menurut Kunal, sebanyak 97 persen pengembang tidak perlu membayar biaya layanan apa pun. Bagi yang dikenai biaya layanan, itu pun 99 persen, aplikasi pengembang harus memenuhi syarat untuk biaya layanan 15 persen atau kurang.

"Sebagian besar pemasukan dari biaya layanan atas transaksi aplikasi di Google Play, kami gunakan kembali untuk mendanai pengembangan Android dan Google Play,” kata Kunal.

Sejak Google Play hadir pada 2011, Kunal melanjutkan, para pengembang Indonesia berhasil meraih sukses. Lebih dari 10.400 pengembang Indonesia diklaim aktif mengelola 33.800 aplikasi live di Google Play dan membuka 197.000 lapangan pekerjaan secara langsung ataupun tidak langsung.

Dia mengeklaim, Google terus memberdayakan pengembang aplikasi dan game di Indonesia melalui berbagai inisiatif, di antaranya adalah Google Play Academy Study Jam dan Google Play Unity Game Developer Training.

Kunal juga menggarisbawahi bahwa pengembang memiliki opsi alternatif untuk memasarkan aplikasinya, di samping toko aplikasi Google Play Store bawaan di perangkat Android.

"Tidak seperti di perangkat iOS milik Apple, gawai Android di Indonesia secara bawaan biasanya dilengkapi dua atau lebih platform distribusi aplikasi," kata Kunal.

Para pengembang dapat mendistribusikan aplikasi langsung dari laman mereka ke pengguna Android tanpa melalui platform distribusi aplikasi atau sideloading,” lanjut Kunal.

Google menunjuk firma pengacara Assegaf Hamzah & Partners dan Ginting & Reksodiputro yang berafiliasi dengan A&O Shearman sebagai kuasa hukum. Kedua firma pengacara ini hadir dalam sidang tanggal 20 dan 28 Juni 2024 di kantor KPPU.