CEO TikTok Dicecar DPR AS Selama 5 Jam

KOMPAS.com - "Drama" antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan media sosial berbasis video pendek TikTok, di mana AS khawatir platform ini bisa memata-matai warga AS lewat aplikasi, terus berlanjut.

Terbaru, CEO TikTok, Shou Zi Chew menghadiri sidang dengar pendapat bersama sejumlah anggota parlemen Komisi Energi dan Perdagangan Amerika Seriakt (AS) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Kamis (23/3/2023) waktu setempat. 

Dalam sidang yang kabarnya digelar sekitar lima jam tersebut, Chew hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan dari anggota parlemen AS terkait operasi TikTok, sekaligus membela dan menampik berbagai dugaan bahwa TikTok merupakan aplikasi yang mengancam keamanan nasional AS.

Pada pernyataan pembuka, seorang perwakilan anggota parlemen mengatakan bahwa TikTok harus diblokir di AS. Sebab, aplikasi tersebut berasal dari China dan ada induknya, yaitu ByteDance, yang terbukti berhubungan dengan Partai Komunis China (CCP).

Baca juga: TikTok Wajib Penuhi Syarat Ini jika Tidak Mau Diblokir di AS

Karena hubungan dengan pemerintah China ini, TikTok dianggap bisa mengancam keamanan nasional AS, baik itu keamanan pemerintah maupun warganya. Sebab, TikTok diduga bisa memata-matai pengguna via aplikasi.

Chew tentunya menolak dugaan ini dan memastikan bahwa ByteDance bukan agen atau mata-mata dari pemerintah China.

Untuk meyakinkan para anggota parlemen atau kongres, Chew mengatakan bahwa TikTok saat ini tengah menjalankan sebuah rencana besar yang dijuluki "Project Texas". 

Sederhananya, rencana bernilai 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 22,7 triliun) ini bakal membuat data pengguna TikTok yang berasal dari AS disimpan di dalam sebuah server yang berlokasi di AS juga.

Sehingga, ketika Project Texas rampung, data pengguna AS ini akan tetap terlindungi dari akses pihak-pihak, karyawan, atau server yang berasal dari luar AS.

Baca juga: Pemerintahan Biden Minta TikTok Dijual jika Ingin Tetap Beroperasi di AS

Namun, Project Texas, yang konon telah berjalan selama sekitar satu tahun, tampaknya belum bisa meyakinkan anggota parlemen AS.